Bantuan DP Rumah untuk PNS

Bantuan DP Rumah untuk PNS

Guna menggairahkan pasar properti dan juga meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat membeli rumah, pemerintah menyiapkan variasi bantuan uang muka. Skema tersebut diberikan sesuai dengan masa kerja dan juga besaran penghasilan calon pembeli. Bagi PNS, ternyata terdapat bantuan untuk meringankan beban membayar DP ditengah lonjakan harga jual rumah yang terus nak.

Berikut adalah skema pinjaman uang muka yang dikeluarkan oleh badan pemerintah untuk bantuan kredit pemilikan rumah atau KPR untuk PNS.

Badan Pertimbangan Tabungan perumahan (Bapertarum)
Tabungan perumahan ini adalah bantuan pemerintah bagi insan Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Lewat program ini PNS akan mendapatkan bantuan uang sebesar 4 juta secara gratis tanpa harus dikembalikan.
Bantuan tersebut muncul atas inisiasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Bapertarum sendiri bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara atau BTN sebagai bank penyalur dana BTP dalam pelaksanaannya.

BTP ini merupakan alternatif pertama yang ditawarkan Bapertarum. Selain itu juga terdapat Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar 1,2 juta untuk golongan I, Rp 1,5 juta untuk golongan II, dan Rp 1,8 juta untuk golongan III.
Sementara itu, alternatif kedua adalah BUM dengan besaran yang sama dengan alternatif pertama namun ditambah dengan Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM). Besaran TBUM ini adalah sebesar 20 juta untuk seluruh golongan. TBUM sendiri adalah fasilitas pinjaman lunak yang dicicil selama 15 tahun dengan suku bunga tertentu.

PNS berhak mendaftarkan diri untuk manfaat ini dengan memilih alternatif pertama atau kedua. PNS hanya perlu memenuhi beberapa syarat yaitu merupakan PNS aktif bergolongan I, II, III, dan IV. Selain itu PNS juga harus memiliki masa kerja minimal 5 tahun, belum memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan bantuan Bapertarum-PNS.

Berikut adalah mekanisme penyaluran Bapertarum-PNS.
1. PNS harus mengisi formulir pendaftaran pengajuan dengan melampirkan fotokopi kartu pegawai, dan SK pengangkatan terakhir.
2. PNS dapat mengajukan langsung ke bank pelaksana, yang dalam hal ini adalah bank BTN bersamaan dengan pengajuan KPR.
3. Bank pelaksana melakukan proses pengajuan KPR.
4. Bank pelaksana melakukan akses Online ke database Bapertarum untuk melakukan verifikasi PNS.
5. Akad kredit KPR di Bank Pelaksana
6. Pencairan dana

Recent search terms:

Bantuan DP Rumah untuk PNS | admin | 4.5